Simalungun - Tajamnews.co.id Proyek Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) lazim dikenal saluran irigasi, yang terletak di Nagori (Desa) Mekar Bahalat, Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, dituding beraroma konspirasi serta sarat penyimpangan, manakala minimnya keterbukaan informasi perihal kegiatan tersebut ditemukan dilokasi.
Berdasarkan penelusuran Tajam news dilokasi kegiatan (23/09), selain tidak ditemukan nya plang informasi kegiatan, sejumlah pekerja yang terlibat dilokasi juga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD/K3), seakan memperlihatkan ketidak pedulian pihak rekanan terhadap keselamatan para pekerja, yang mana telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970.
Berbagai tudinganpun dituai, manakala didapati keterangan dari beberapa orang pekerja dilokasi serta masyarakat sekitar, jika proyek rekonstruksi saluran irigasi tersebut diduga merupakan milik salah seorang oknum Anggota DPRD Simalungun inisial JNS.
”Iya lae, proyek nya Ketua itu ini (JNS). Lagi keluar dia tadi istirahat siang, disini nya terus dia”, ungkap seorang pekerja yang tidak ingin dipublish identitasnya.
”Untuk nilai proyek nya kami tidak ada diberitahu dia (JNS), kami hanya pekerja aja disini” imbuh pekerja tersebut.
Kecurigaan akan kegiatan tersebut semakin terasa, manakala berlangsungnya kegiatan proyek tersebut, juga tanpa sepengetahuan pemerintah desa selaku pemangku wilayah.
”Gak tau kami pak siapa pemborong ataupun pelaksana proyek itu, tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami sejak kegiatan dimulai hingga saat ini”, terang Pangulu (Kades) Mekar Bahalat ketika dikonfirmasi diruang kerja nya (29/09).
”Biasa nya sih jika ada proyek disini, pihak rekanan ataupun dinas terkait selalu menginformasikan kepada kami selaku Pemerintah Desa, kalau untuk yang ini tidak ada” tegas Kades tersebut.
JNS selaku oknum Anggota DPRD Simalungun berdasarkan sejumlah keterangan, diduga merasa ’risih’ dan memilih bungkam ketika dikonfirmasi melalui seluler pribadinya terkait perihal tersebut.
Ironisnya kenyataan yang didapati dilokasi kegiatan, seakan memperlihatkan lemahnya pengawasan Dinas terkait selaku penyelenggara kegiatan, mengingat proyek tersebut bersumber dari pembayaran pajak rakyat dan PAD, yang diperuntukkan guna peningkatan infrastruktur.
”Kami dengar2 pun memang punya salah satu anggota dewan proyek tersebut lae, sudah rame diperbincangkan hal itu”, ungkap DN salah seorang tokoh masyarakat Dapil V.
”Jika benar memang hal tersebut, sudah keterlaluan oknum itu lae. Seharusnya dia menampung aspirasi masyarakat, bukan nya menampung proyek”, tutup DN mengungkapkan kekecewaannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui Dinas penyelenggara serta pihak rekanan selaku pelaksana kegiatan tersebut. (Tim)
