Mandailing Natal | Tajamnews.co.id –
PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi salah satu penopang keuangan Provinsi Sumut, kini tengah berada di persimpangan jalan. Produksi anjlok, kesejahteraan karyawan terabaikan, dan dugaan salah urus manajemen kian mencuat.
Hal ini terungkap saat Komisaris PT PSU, Muhammad Syarif Lubis, bersama tim dewan komisaris meninjau Unit Simpang Gambir-Kampung Baru dan Unit Patiluban-Simpang Koje di Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (16/9).
“Tidak ada alasan bagi BUMD sebesar PT PSU untuk hidup terseok, jika melihat potensi yang dimiliki. Persoalan mendasar terletak pada manajemen, yang berdampak langsung pada kepercayaan dan etos kerja karyawan,” tegas Syarif dalam dialog dengan para pekerja kebun.
Keluhan Karyawan: Gaji, Bonus, dan Hak Dasar Terabaikan
Dalam pertemuan tersebut, sederet persoalan muncul. Mulai dari upah dan bonus yang tak kunjung dibayar, pemotongan gaji sepihak, natura beras yang diganti uang tunai, hingga minimnya alat pelindung diri (APD) dan fasilitas panen.
Lebih memprihatinkan, aspek keamanan kebun juga diabaikan. Para karyawan mengaku belum mendapat perlindungan maksimal, meski rawan konflik dengan pihak luar.
Risiko Jadi Sejarah Kelam
Syarif menegaskan, tanpa pembenahan menyeluruh, PSU hanya tinggal menunggu waktu untuk “jadi sejarah.” Padahal, sebagai BUMD, perusahaan ini diharapkan memberi kontribusi besar bagi APBD Sumut.
“Gubernur telah memberikan mandat kepada saya untuk mengembalikan kejayaan PT PSU. Itu hanya bisa dicapai bila produksi meningkat, surplus tercapai, dan hak karyawan terpenuhi,” ujarnya.
Janji Perubahan dan Jalan Panjang Reformasi
Komisaris berkomitmen menindaklanjuti usulan karyawan, termasuk pemberian natura beras dalam bentuk beras, bukan uang. Ia juga berjanji memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan pekerja.
Namun, berbagai catatan merah soal manajemen PSU tak bisa ditutupi. Masalah struktural, lemahnya sistem, dan dugaan salah urus disebut sebagai faktor utama keterpurukan.
“PSU bisa kembali jaya, tapi harus ada keberanian untuk membongkar akar masalah di tubuh manajemen. Kalau tidak, PSU hanya akan jadi beban APBD, bukan penopang,” kata Syarif menutup pertemuan.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
