Tebing Tinggi | Tajamnews.co.id —
Upaya memperkuat tata kelola pertanahan di Kota Tebing Tinggi kini memasuki babak baru. Kantor Pertanahan (Kantah) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat koordinasi strategis guna memastikan setiap rencana pembangunan di kota ini memiliki dasar pertanahan sah dan terarah.
Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tekanan terhadap ketersediaan lahan. Beberapa proyek daerah sebelumnya sempat mengalami kendala akibat ketidak sesuaian antara rencana tata ruang dan data pertanahan. Situasi ini mendorong Kantah dan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi data dan kebijakan secara lebih sistematis.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai keefektifan fondasi pembangunan. Ia menyebut, kemasifan pembangunan fisik tanpa dukungan data pertanahan akurat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
> “Perencanaan pembangunan baik harus ditopang oleh keakuratan data pertanahan. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan setiap kegiatan pembangunan memiliki kejelasan dasar hukum pertanahan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi.
Koordinasi tersebut tidak hanya membahas integrasi data, tetapi juga pemetaan lokasi pembangunan prioritas serta upaya pencegahan tumpang tindih lahan. Sumber internal menyebut, proses sinkronisasi data antara Kantah dan Bappeda tengah difokuskan pada kawasan strategis berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Perwakilan Bappeda Kota Tebing Tinggi mengakui bahwa selama ini masih terdapat celah antara perencanaan ruang dan validitas data pertanahan. Sinergi dengan BPN dinilai sebagai langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik dan memperkuat landasan hukum setiap proyek pembangunan.
> “Sinergi ini penting agar pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi berupaya menghadirkan tata kelola lahan transparan, akuntabel dan berpihak pada masyarakat. Inisiatif tersebut sejalan dengan semangat #TimSolidK2T2 menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ketertiban, keinklusifan dan keadilan pembangunan.
Bila dikelola konsisten, sinergi ini berpotensi menjadi model good governance di tingkat daerah sekaligus menjawab tantangan klasik tata ruang dan pertanahan kerap menjadi sumber sengketa pembangunan.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
