Asahan | Tajamnews.co.id —
Langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menanda tangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan tentang pemutakhiran Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi titik awal transformasi menuju pemerintahan berbasis data terintegrasi dan akuntabel.
Penanda tanganan MoU digelar di Rumah Dinas Bupati Asahan itu turut disaksikan oleh Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Bapperida, serta jajaran BPS Asahan. Kolaborasi ini dinilai penting karena menandai perubahan paradigma pembangunan daerah dari berbasis asumsi menuju berbasis evidensi (evidence based policy).
Integrasi Data sebagai Fondasi Tata Kelola Pembangunan
Kepala BPS Kabupaten Asahan, Dadan Supriadi, menyebut kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam mendukung pemerintah daerah menghadirkan data valid, sinkron dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan presisi.
> “Kami ingin memastikan bahwa seluruh data ekonomi dan sosial di Asahan dapat menjadi satu sistem sinkron dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan presisi,” ujar Dadan.
Melalui MoU itu, BPS akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemkab Asahan dalam proses pemutakhiran DTSEN, memastikan kualitas data sektoral tetap terjaga, serta memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam tata kelola data statistik.
Dadan juga mengungkapkan capaian penting perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan Triwulan II Tahun 2025 tercatat 4,62%, menempatkannya di posisi kelima tertinggi di Sumatera Utara. Selain itu, BPS turut memaparkan sejumlah Indeks Strategis Daerah seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan inflasi, menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi arah pembangunan daerah.
Data Akurat & Kebijakan Tepat Sasaran
Bupati Asahan, H Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan BPS dalam menghadirkan data kredibel dan komprehensif bagi Pemkab.
> “Data akurat merupakan fondasi utama pembangunan agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga,” tegas Bupati.
Ia menambahkan, capaian ekonomi positif Asahan tidak terlepas dari upaya pemerintah menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan terukur dan terarah.
Bupati juga menekankan pentingnya penggunaan data statistik dalam pengembangan sektor pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
> “Kami ingin mempersiapkan generasi Asahan unggul dan berdaya saing. Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan akan diarahkan berdasarkan data BPS agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dampak pada Kebijakan Daerah dan Trans Paransi Data
Kesepakatan ini tidak hanya menyoroti sinkronisasi data ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan transparansi publik dan akuntabilitas kebijakan. Dengan sistem data terintegrasi, warga, pelaku usaha, hingga akademisi dapat mengakses informasi statistik secara terbuka untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
Langkah ini sekaligus menjawab tantangan umum di banyak daerah, di mana data sektoral sering kali tumpang tindih, tidak sinkron dan sulit diverifikasi. Melalui DTSEN, Pemkab Asahan berupaya menutup celah tersebut agar setiap perancangan kebijakan memiliki dasar kekuatan empiris.
Menuju Pemerintahan Berbasis Data
Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional, Bupati Asahan juga menanda tangani Surat Dukungan Pemkab Asahan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal ini menegaskan peran aktif Asahan dalam memperkuat sistem statistik nasional menjadi fondasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.
> “Kolaborasi Pemkab dan BPS ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang masa depan. Data kuat akan membawa arah pembangunan lebih pasti,” pungkas Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Asahan dan BPS berkomitmen mewujudkan Asahan sebagai kabupaten cerdas data (data driven government), di mana setiap kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah didasarkan pada informasi statistik valid, terukur dan trans paran.
Dengan terbangunnya sinergi, Asahan kini melangkah menuju arah pembangunan inklusif, berkelanjutan dan berorientasi hasil, sejalan dengan visi besar daerah:
“Asahan Maju, Religius dan Berkelanjutan.”
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
