Pematangsiantar, 1 September 2025 — Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Se-Kota Pematangsiantar menggelar demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (1/9). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BEM Hukum Universitas Simalungun (USI), Dian Akbar, massa menyuarakan keresahan terhadap kebijakan yang dianggap semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial.
“Kami turun ke jalan bukan untuk membuat kerusuhan atau onar, tapi untuk menyuarakan kebenaran. Ketika wakil rakyat tak lagi mendengar suara rakyat, maka rakyat sendiri yang akan bersuara,” tegas Dian Akbar dalam orasinya.
Enam Tuntutan untuk Pemerintah dan DPRD
Aksi ini membawa enam poin tuntutan utama kepada pemerintah dan DPRD Kota Pematangsiantar, yakni:
- Batalkan dan Hapuskan Tunjangan Mewah DPR
- Segera Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti-Korupsi
- Batalkan Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Pematangsiantar
- Kecam Keras Tindakan Represifitas Aparat dan Penangkapan Massa Aksi
- Berikan Standar Gaji Layak bagi Guru Honorer di Indonesia, khususnya di Pematangsiantar
- Transparansi dan Keadilan Hukum bagi Korban Kekerasan Aparat
Massa aksi berasal dari berbagai elemen organisasi mahasiswa, seperti BEM Hukum, BEM FKIP USI, BEM Ekonomi USI, BEM Pertanian USI, ISMEI Wilayah 1 Aceh-Sumut, BEM Universitas HKBP Nommensen, STAI UISU Pematangsiantar, GERILYAWAN, serta STIKOM.
Aksi Damai yang Penuh Simbol dan Solidaritas
Dalam suasana panas terik, aksi diwarnai dengan orasi, pembacaan puisi, hingga mengheningkan cipta untuk para korban kekerasan aparat di berbagai aksi sebelumnya. Meskipun berjalan damai, suasana penuh semangat dan solidaritas terasa kuat di tengah massa aksi.
“Kami berdiri di sini karena keadilan telah lama diabaikan. Jangan diam. Lawan!” seru salah satu orator dari atas mobil komando.
Pemerintah dan DPRD Sepakati Tuntutan
Setelah berjam-jam berorasi dan menyampaikan aspirasi, aliansi akhirnya mendapat respons dari pihak eksekutif dan legislatif kota. Dalam pertemuan terbatas yang difasilitasi oleh perwakilan DPRD dan Wali Kota Pematangsiantar, kedua pihak sepakat untuk menampung dan membahas keenam tuntutan dalam forum resmi antara DPRD, Pemerintah Kota, dan perwakilan aliansi.
Meski kesepakatan tersebut belum menjamin perubahan kebijakan secara langsung, namun dianggap sebagai langkah awal penting dalam mendorong pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Penutup: Suara Rakyat Tak Boleh Padam
Aksi hari ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Di tengah derasnya tantangan dan tekanan, mahasiswa dan masyarakat tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan.(red)
Hidup rakyat!
Hidup mahasiswa!
Hidup perempuan Indonesia!
Jangan diam, lawan!
