Pematangsiantar – Tajamnews.co.id Kekecewaan mendalam disampaikan oleh perwakilan pewaris Suku dan Bangsa Simalungun dari garis keturunan Hasusuran Purba Tambak. Melalui pernyataan resminya, mereka mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk yang diinisiasi oleh Wesly Silalahi melalui protokolernya, dalam acara Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Kota Pematangsiantar yang digelar di Siantar Hotel.
Menurut pernyataan tersebut, pelanggaran adat terjadi pada sesi Mangalo-alo atau penyambutan resmi yang melibatkan Walikota Pematangsiantar. Berdasarkan aturan turun-temurun, penyematan pakaian adat Simalungun hanya boleh dilakukan oleh tokoh adat atau orang yang dituakan dalam komunitas. Di antara syarat mutlaknya, orang yang berwenang tersebut harus sudah berumah tangga atau telah dirajakan secara adat.
"Namun dalam acara itu, penyematan dilakukan oleh orang yang masih muda, bahkan seorang wanita. Ini jelas-jelas melanggar aturan dan merusak tata laksana adat yang telah dijaga leluhur kita selama ratusan tahun," tegas pernyataan itu.
Serangkaian Tindakan yang Dinilai Mengkaburkan Sejarah
Ini bukan kali pertama kelompok ini menyuarakan protes. Sebelumnya, mereka juga kecewa atas perubahan motto dan semboyan Kota Pematangsiantar yang dilakukan pada peringatan hari jadi kota tersebut.
Kota yang lahir dari sejarah Raja Sangnawaluh itu semula memiliki semboyan sakral "SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI", namun secara sepihak diubah menjadi "RUMAH KITA".
"Seolah-olah sejarah dan identitas budaya kita bisa diubah sesuka hati. Ini adalah bentuk penodaan terhadap warisan leluhur yang menjadi dasar berdirinya kota ini. Dan sekarang, pelanggaran serupa terulang kembali dalam acara MUSDA KNPI," tambah mereka.
Akan Ditempuh Jalur Hukum Adat dan Perdata
Atas seluruh peristiwa tersebut, para pewaris Hasusuran Purba Tambak meminta kepada seluruh tokoh adat, cendikiawan, serta seluruh elemen masyarakat Simalungun untuk bersatu dan mengambil tindakan tegas.
Mereka juga mengecam panitia penyelenggara MUSDA KNPI yang dinilai telah dengan sengaja mengabaikan dan merusak nilai-nilai adat dan budaya.
"Kita tidak akan tinggal diam. Segala upaya akan kita tempuh, baik melalui jalur hukum adat maupun jalur hukum perdata, untuk memulihkan kembali kehormatan dan tatanan adat Simalungun yang telah dirusak," pungkas pernyataan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Walikota maupun panitia MUSDA KNPI terkait tuduhan dan protes yang disampaikan.
