Simalungun — Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah I Aceh–Sumut resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sembilan paket pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun kepada Kejaksaan Negeri Simalungun.
Laporan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 68.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
ISMEI menilai temuan tersebut tidak semestinya dipandang sebatas persoalan administratif atau kekurangan volume pekerjaan. Sebab, apabila terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang dibayarkan dengan kondisi pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, maka persoalan tersebut menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dan harus diperiksa secara serius.
Dari sembilan paket pekerjaan yang menjadi perhatian, terdapat tiga paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT CAI dengan nilai kekurangan volume masing-masing sebesar Rp1.157.337.678,74, Rp79.813.649,93, dan Rp65.647.220,38. Dengan demikian, akumulasi nilai pada ketiga paket tersebut mencapai Rp1.302.798.549,05.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak dapat diperlakukan sebagai penyimpangan kecil yang cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif tanpa memastikan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban pekerjaan dilakukan.
ISMEI juga menyoroti tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Dalam laporan pengaduan, ISMEI menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh bukti berupa Surat Tanda Setoran (STS) yang dapat menunjukkan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dipersoalkan. Di sisi lain, terdapat komunikasi melalui WhatsApp yang diklaim berasal dari Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik, yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK telah selesai.
Bagi ISMEI, pernyataan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ISMEI meminta Kejaksaan Negeri Simalungun berkoordinasi dengan BPK dan pemerintah daerah untuk memastikan status penyelesaian rekomendasi tersebut. Tidak ditunjukkannya STS kepada pelapor memang belum serta-merta membuktikan bahwa pengembalian tidak dilakukan, tetapi kondisi ini menjadi alasan kuat untuk meminta transparansi dan verifikasi.
Kabid Advokasi dan Pergerakan ISMEI Wilayah I Aceh–Sumut, Rado Bintang Sidauruk, menyampaikan bahwa laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik.
“Persoalannya bukan semata-mata berapa besar angka kekurangan volume yang ditemukan. Kita perlu mengetahui bagaimana pekerjaan yang tidak sesuai volume itu dapat melalui tahapan pemeriksaan, dinyatakan memenuhi persyaratan pembayaran, kemudian dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif,” tegas Rado.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada satu pihak. Seluruh mata rantai pelaksanaan proyek harus ditelusuri, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pengawas pekerjaan, pihak yang melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan, hingga penyedia jasa.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir dengan pernyataan bahwa rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti, sementara publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai proses, bukti pengembalian, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak. Uang negara bukan milik pejabat maupun kontraktor. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjutnya.
ISMEI meminta Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan penelaahan dan penyelidikan secara profesional terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa dokumen kontrak, hasil pemeriksaan fisik, berita acara pembayaran, dokumen pencairan anggaran, serta bukti tindak lanjut rekomendasi BPK. ISMEI juga meminta agar setiap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan sembilan paket pekerjaan tersebut diperiksa sesuai kewenangan dan perannya.
ISMEI menegaskan bahwa laporan ini bukan bentuk penghakiman terhadap individu atau badan usaha tertentu. Dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif, berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, prinsip praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan temuan pemeriksaan maupun menunda proses klarifikasi dan penegakan hukum.
Bagi ISMEI, pengawasan terhadap penggunaan APBD merupakan bagian dari perjuangan memastikan anggaran publik benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur bukan sekadar proyek yang selesai secara administratif, melainkan fasilitas publik yang kualitas dan volumenya harus sesuai dengan anggaran yang dibayarkan.
“Uang rakyat harus kembali pada kepentingan rakyat. Transparansi bukan pilihan bagi penyelenggara negara, melainkan kewajiban. Kami akan mengawal persoalan ini agar tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen dan pernyataan administratif,” tutup Rado Bintang Sidauruk.
