Simalungun - Tajamnews.co.id
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Laras II/Batu IV/Pantoan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Tahun Anggaran 2026, tersandung dugaan korupsi dan penyimpangan serius dari Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun melalui Dinas PUTR dengan nilai kontrak Rp 397.807.000 tersebut, dikerjakan oleh CV. Artama Abadi dengan masa kerja 90 hari kalender.
Miris, meski telah diberitakan sebelumnya perihal dugaan ‘Proyek Sulap Diatas Lumpur‘ tersebut, tampaknya tidak menjadi teguran keras bagi Dinas PUTR selaku penyelenggara, guna melakukan inspeksi fisik struktur demi optimalisasi anggaran yang telah digelontorkan.
Bekunya respon dan tindakan dari Dinas penyelenggara bak pinang dibelah dua, sejalan dengan bungkam nya Hutasoit selaku pelaksana lapangan CV. Artama Abadi. Keduanya kompak memilih bungkam dan memblokir nomor seluler tim Tajam news ketika dikonfirmasi perihal tersebut.
DUGAAN PENYIMPANGAN KAK YANG DITEMUKAN
Disela penelusuran Tajam news bersama seorang sumber anonim, masyarakat setempat, ditemukan dugaan penyimpangan KAK yang diduga kuat sengaja dilakukan guna meraup keuntungan besar, yang diduga telah tersistematis antara rekanan dengan pengawas penyelenggara.
Mulai dari Dimensi saluran, mutu beton (campuran semen), pengurangan volume galian pondasi, pengeringan dan pemadatan lantai pasangan, yang semuanya diduga tidak mengacu KAK yang didukung dengan minimnya pengawasan Dinas PUTR Simalungun.
”Ini bukan rehabilitasi, ini sih mengambil keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap petani. Sebab jika bangunan ini tidak kuat, kami para petani yang terutama terdampak,” ujar Sitorus, seorang petani setempat ketika ditanyai pendapatnya.
TANGGAPAN RESMI KEJARI SIMALUNGUN
Menanggapi laporan dan konfirmasi Tajam news perihal dugaan korupsi dan penyimpangan acuan kerja tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun H. Munawal Hadi, S.H., M.H., akhirnya buka suara.
“Barusan langsung kita koordinasikan dengan dinas dan tim pendampingan. Kita akan cek apakah pekerjaan ini termasuk paket2 yang di pps atau dilakukan pendampingan oleh kejari simalungun,“ ujar Kajari Simalungun saat dikonfirmasi (10/11).
Dirinya juga menegaskan akan menindak lanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.
“Makasih bang segera kita tindak lanjuti,“ tegasnya.
Diharapkan, demi optimalisasi anggaran serta mencapai hasil yang maksimal, Kejaksaan Negeri Simalungun bertindak tegas dan transparan agar tidak merugikan keuangan negara sesuai UU Tipikor. (Tim)
