PEMATANGSIANTAR – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Siantar-Simalungun mendesak Polres Pematangsiantar segera menyelidiki informasi dugaan peredaran pod getar atau vape yang diduga mengandung zat etomidate di salah satu tempat hiburan malam (THM) berinisial ES di Kota Pematangsiantar.
Informasi tersebut diperoleh DPC PERMAHI Siantar-Simalungun dari masyarakat yang menyampaikan adanya dugaan aktivitas peredaran pod getar di lokasi tersebut. Informasi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian melalui penyelidikan yang profesional, objektif, dan menyeluruh.
PERMAHI menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Etomidate merupakan zat anestesi yang penyalahgunaannya melalui cairan rokok elektrik dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, mulai dari penekanan sistem saraf pusat, gangguan pernapasan, kejang, hingga kehilangan kesadaran. Karena itu, dugaan peredarannya harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Desakan tersebut juga sejalan dengan pernyataan tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagaimana diberitakan Kabar Reskrim pada 31 Oktober 2026. Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian, khususnya para Kapolres, agar serius menindaklanjuti setiap informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah masing-masing.
Bahkan, Kapolri menegaskan akan mengevaluasi Kapolres yang tidak menunjukkan hasil nyata dalam pemberantasan narkoba.
"Jika tidak ada catatan penangkapan narkoba, maka Kapolresnya saya ganti. Nanti diganti dengan yang berani," demikian pernyataan Kapolri sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut.
Kapolri juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak terjebak pada prinsip no viral, no justice. Artinya, laporan masyarakat harus ditindaklanjuti tanpa harus menunggu suatu persoalan menjadi viral terlebih dahulu.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape di Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan tersebut semakin mempertegas pentingnya perhatian terhadap persoalan penggunaan rokok elektrik.
Bagi DPC PERMAHI Siantar-Simalungun, pernyataan Kapolri tidak boleh berhenti sebagai ultimatum kepada jajaran kepolisian. Pernyataan tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata di setiap wilayah hukum, termasuk Kota Pematangsiantar. Jangan sampai keberanian aparat hanya terlihat dalam pernyataan, tetapi melemah ketika berhadapan dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika di lapangan.
Oleh karena itu, Polres Pematangsiantar diminta segera melakukan penyelidikan, memastikan kebenaran informasi tersebut, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DPC PERMAHI Siantar-Simalungun juga menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas dari Polres Pematangsiantar.
"Kami tidak ingin informasi yang disampaikan masyarakat justru berhenti tanpa kejelasan. Kapolri sendiri sudah menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius dan tidak boleh menunggu viral terlebih dahulu. Apabila Polres Pematangsiantar tidak menindaklanjuti informasi ini secara serius, kami akan menyurati Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri agar persoalan ini mendapat perhatian dan pengawasan langsung," tegas DPC PERMAHI Siantar-Simalungun.
PERMAHI menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keberanian, keseriusan, dan konsistensi aparat penegak hukum. Sebab, hal ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda.
