Dairi | Tajamnews.co.id —
Pelantikan sejumlah pejabat administrator dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara, Kamis (25/9/2025), diwarnai isu dugaan jual beli jabatan. Isu ini mencuat usai prosesi pelantikan di Gedung Balai Budaya, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Alfriansyah Ujung, mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik menjunjung tinggi integritas.
“Kunci sukses pejabat yang dilantik adalah meneguhkan doktrin Bhineka Karya Abdi Negara. Di situ ada kata pengabdian terhadap negara. Jangan sampai ada kepentingan pribadi maupun golongan,” tegas Alfriansyah.
Ia berharap isu jual beli jabatan tidak benar. Menurutnya, istilah “Top Up” atau gratifikasi dalam penentuan jabatan adalah bentuk kemunduran peradaban birokrasi. “Itu jelas merusak sistem dan mencederai nilai pengabdian,” ujarnya.
Selain soal isu jabatan, Alfriansyah juga menyoroti kebijakan terkait tugas tambahan Kepala UPT Puskesmas yang dianggap berpotensi menimbulkan kekecewaan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Dairi, dr Henri Manik, menegaskan tidak ada pencopotan jabatan. “Mereka hanya dikembalikan ke jabatan fungsional. Tidak ada pencopotan,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Dairi Vickner Sinaga melantik pejabat berdasarkan sejumlah Surat Keputusan, antara lain:
*SK Nomor 195/800.1.3.3/VIII/2025 (21 Agustus 2025)
*SK Nomor 210/800.1.3.3/IX/2025 (8 September 2025)
*SK Nomor 212/800.1.3.3/IX/2025 (8 September 2025)
*SK Nomor 219/800.1.3.3/IX/2025 (12 September 2025).
Nama-nama pejabat yang dilantik beserta jabatannya tercantum dalam lampiran SK Bupati.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
