Simalungun - Tajamnews.co.id
Sejumlah kegiatan rekonstruksi jalan Dinas PUTR Simalungun beserta rekanan nya pada 2025 silam, diduga menjadi pemicu atas polemik dan gunjingan ditengah masyarakat Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Hatonduhan, Jawa Maraja Bahjambi, serta bagi beberapa rekanan kontraktor.
Fakta dilapangan—ketegasan Kadis PUTR dan PPK yang memerintahkan ’membongkar ulang’ kerusakan pada beberapa proyek rekonstruksi jalan, justru diduga memicu polemik dan kecemburuan sosial yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa mengutamakan kesinambungan jangka panjang.
Tercermin pada beberapa titik kegiatan, meski menunjukkan komitmen tegasnya atas kerusakan pada rekontruksi jalan di Desa Maligas Tongah sekira November 2025 silam yang dikerjakan CV. Raka Rape, dan CV. Morena Karya di Kecamatan Tanah Jawa, namun sikap tegas Kadis dan PPK PUTR tersebut diduga berlaku surut dan terkesan ’Gentar’ terhadap rekanan lain nya.
Dugaan konspirasi'pun mengerucut pada Dinas PUTR Simalungun dan Rekanan nya—ada apa dibalik perjanjian kontrak kerja?, mungkinkah kongkalikong lebih ’Solid dan Kokoh’ dibanding Pelayanan kepada masyarakat?.
Layaknya bermain sirkus, dengan melakukan tambal sulam pada sejumlah retakan/patahan jalan yang dikerjakan oleh beberapa rekanan tertentu, aksi tersebut justru diduga mendapatkan RESTU dari Bupati Simalungun. Terbukti masih banyak nya ditemui tambal sulam kerusakan yang terdapat di Kecamatan Tanah Jawa, Hatonduhan, Huta Bayu Raja, serta Jawa Maraja Bahjambi (02/02).
Diduga untuk menyamankan rekanan nya, Hotbinson Damanik selaku Kepala Dinas (Kadis) PUTR Simalungun beserta Olim Purba selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga kini masih memilih bungkam, meski beberapa kali dikonfirmasi melalui selulernya terkait kegiatan rekonstruksi jalan yang dibiayai APBD Simalungun TA 2025.
Alarm Keras Dari Masyarakat Bagi Bupati Simalungun
Ramai masyarakat dan penggiat sosial kontrol mengkritisi kejadian tersebut, Siapa oknum dibalik semua ini?, mungkinkah bola panas tanggung jawab ini akan mencair—atau justru pemerataan aturan yang akan ditegakkan?.
Brando Nadeak, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa sekaligus Ketua DPC LSM Somasi Simalungun menyikapi kritis ketika ditanyai pendapatnya perihal tersebut. Dirinya menganggap jika hal ini merupakan perilaku negatif yang seharusnya tidak dipelihara ditubuh instansi Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
”Patut kita menduga jika dalam hal ini Dinas PUTR Simalungun dan rekanan tertentu melakukan konspirasi atas sejumlah kegiatan APBD TA. 2025”, ungkap Brando Nadeak.
”Akan kita konfirmasi langsung Bupati Simalungun saat kunjungan kerja nya ke Dapil ini, bila perlu masyarakat juga akan kita himbau agar mempertanyakan langsung kepada beliau. Karena itu hak nya rakyat, dan berasal dari pajak rakyat, bukan kepentingan segelintir oknum”, tegas Ketua LSM Somasi.
”Kami tidak terima pak proyek negara ditambal sulam seperti ini, terkesan tidak menghormati masyarakat sekitar. Dengan anggaran ratusan juta, ini kan berasal dari uang rakyat, ya kalau rusak dibongkar aja, diperbaiki ulang”, kesal seorang warga Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa.
”Dahulu ketika kampanye, kami dijanjikan Bupati Anton akan membenahi dan mengawasi pemerintahan yang bersih dan transparan—Apa perlu kami demo ke Kantor Bupati untuk menuntut hak kami atas fasilitas infrastruktur yang layak?”, ucap seorang warga Hatonduhan ketika ditanyai pendapatnya.
Diharapkan Bupati Simalungun, DR. H. Anton Saragih melakukan EVALUASI MENYELURUH ditubuh Dinas PUTR Simalungun dan menegakkan payung aturan atas proyek APBD TA.2025 tersebut, GUNA MENJAWAB KERAGUAN MASYARAKAT DENGAN TINDAKAN NYATA, serta demi kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun. (Tim)
