Sumut - tajamnews.co.id
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Salman Alfarisi, mendesak pemberant4san narkotik4 dilakukan lebih serius dan masif guna memutus status peringkat pertama penyalahgunaan narkotik4 di Sumut.
Hal itu disampaikannya menyikapi kembalinya Sumut sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkotika tertinggi secara nasional. Berdasarkan data terbaru Badan Narkotik4 Nasional (BNN) Sumut, sekitar 1,5 juta warga terjerat penyalahgunaan narkotik4.
“Ini sudah darurat, maka penanganannya harus ekstra khusus. Intinya, jika kita ingin situasi berubah, pemberantasan narkob4 di Sumatera Utara harus lebih serius dan masif,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, dampak narkotika sangat luas dan merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, hingga keamanan publik. Ia menilai, tingginya angka kejahatan yang berkaitan dengan narkotika turut memperlambat pembangunan daerah.
“Sebagai warga Sumatera Utara, tentu kita malu dengan situasi ini. Predikat jumlah pengguna narkoba tertinggi secara nasional sudah lama melekat pada Sumatera Utara. Ini yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Ia menuturkan, Sumut sudah berada dalam kondisi darurat narkob4. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara luar biasa serta menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, ia menekankan langkah awal yang krusial adalah memastikan seluruh pejabat pemerintah di Sumut bersih dari narkotik4. Menurutnya, hal tersebut menjadi fondasi utama dalam pemberantasan secara optimal.
“Semua pejabat pemerintah di Sumatera Utara harus bebas narkoba, itu harga mati. Jika pejabatnya bersih, maka kita punya fondasi kuat untuk membebaskan Sumut dari belenggu darurat narkoba,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemetaan atau zonasi wilayah rawan narkoba secara lebih rinci. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah strategis dan terfokus di daerah-daerah yang masuk kategori zona merah.
“Kita perlu memetakan zona merah secara detail. Setelah itu, terapkan langkah strategis di wilayah paling rentan, lalu lakukan upaya berkelanjutan di daerah lainnya,” ucapnya
