Floating Image
Floating Image
Senin, 2 Februari 2026

Rabat Beton CV. Raka Rape Dibongkar, Rekanan Lain Justru Untung. Kadis PUTR Diduga Terapkan Kesenjangan Aturan


Oleh admintajam
21 Januari 2026
tentang Daerah
Rabat Beton CV. Raka Rape Dibongkar, Rekanan Lain Justru Untung. Kadis PUTR Diduga Terapkan Kesenjangan Aturan - TajamNews

Teks : Beberapa kegiatan Dinas PUTR yang mengalami Keretakan di Kec. Tanah Jawa

1129 views

.

Simalungun - Tajam news.co.id
Seyogianya rekonstruksi jalan bertujuan untuk mengembalikan/meningkatkan kondisi jalan yang rusak agar mantap kembali sesuai umur perencanaan. Mulai tahap perencanaan, hingga finishing, dengan pengawasan yang instensif hingga perbaikan atas kerusakan yang terdapat diruas kegiatan tersebut.

Dinas PUTR Simalungun dibawah kepemimpinan Hotbinson Damanik, menerapkan ’langkah tegas’ terhadap hasil kerja CV. Raka Rape, atas kerusakan hasil kerjanya yang terjadi pada rekronstruksi ruas jalan di Desa Maligas Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Desember 2025 silam.

Namun miris, komitmen yang diperlihatkan Intansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan tersebut justru diduga pencitraan, serta diduga kuat sarat konspirasi.—Terbukti masih banyaknya hasil proyek APBD Simalungun TA. 2025 yang dikerjakan oleh rekanan lainnya di Kecamatan Tanah Jawa, Huta Bayu Raja, Hatonduhan, Jawa Maraja Bahjambi yang mengalami keretakan parah, justru terabaikan tanpa adanya tindakan tegas dari Dinas PUTR Simalungun selaku penyelenggara kegiatan.

”Sudah diperbaiki bang yang retak itu. Tempo hari saya lihat ada beberapa orang pekerja yang membongkar ulang”, ucap sumber anonim, warga Maligas Tongah.

”Tapi kenapa hanya yang itu aja dibongkar ya bang, pengaspalan sepanjang jalan kebun balimbingan, justru dibiarkan saja sampai sekarang. Padahal lebih parah lagi itu keretakan beton nya, bahkan ditempat lain pun dibiarkan saja retak seperti itu”, ucap sumber dengan sinis.

Rekanan Komentari Cuitan Keras

SR, rekanan Dinas PUTR Simalungun, yang identitasnya tak ingin dipublish mengungkapkan, mirisnya kesenjangan aturan tersebut justru dinilai akan semakin mengurangi kualitas jangka panjang atas jalan tersebut.

”Proyek yang saya kerjain disuruh cuting bang, karena keretakan nya ada beberapa titik. Yang namanya peraturan, diikutin aja lah walaupun kurang pas kita rasa. Tapi ada juga sih kerjaan rekanan lain yang kerusakan nya hampir sama–gak disuruh cuting, cukup ditambal pakai cairan aspal saja”, ungkap sumber.

”Mungkin karena pemborong nya dekat dengan orang dinas atau, ada backingan nya mungkin bang”, sindir SR ketika ditanyai.

Pendapat berbeda diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa. BS mengungkapkan, sudah saatnya *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI* melakukan audit internal dan pemeriksaan terperinci atas seluruh kegiatan APBD 2025 di Dinas PUTR Simalungun.

“Ini bukan sekedar kesalahan kecil, patut diduga sinyal manipulasi administratif. Baru selesai dikerjakan hasilnya sudah retak, maka patut diduga ada kongkalingkong sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan”, tegas BS.

”Kuat dugaan saya banyak kegiatan rekonstruksi jalan readymix,— *Tidak semua titik proyek dilakukan SLUMP BETON (Uji Kekentalan), untuk setiap pesanan TM (Truck Mixer) yang tiba dilokasi* oleh PPK, Pengawas, bahkan Kadis PUTR. Dan bukti ini yang perlu diperiksa oleh BPK dan APH, karena point ini merupakan salah satu pendukung kualitas setiap kegiatan”, terang BS.
 
Dirinya juga menekankan, Hotbinson Damanik selaku Kadis PUTR Simalungun agar tidak berlindung di balik alasan administratif, manakala masih banyaknya kegiatan APBD Dinas PUTR Simalungun TA.2025 yang hasilnya justru dinilai terkesan menghamburkan uang negara.

“Dinas PUTR jangan bersembunyilah, apalagi kadis nya. Jelaskan ke publik, apa spesifikasinya, dan bagaimana pengawasan mutu dilakukan. Jika Dinas PUTR tidak bisa menjawab, itu berarti fungsi pengawasan gagal total. Karena publik membutuhkan pertanggung jawaban Dinas PUTR dan rekanan nya atas kerusakan proyek APBD tersebut”, ujar sumber.

Diwaktu terpisah, Hotbinson Damanik selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan pelanggaran tersebut ketika dikonfirmasi melalui seluler nya (21/01).

Kini warga berharap agar pemerintah daerah tidak hanya hadir dalam seremoni peresmian proyek saja, tetapi juga dalam proses pengawasan dan penegakan aturan. Proyek publik harus dikerjakan dengan transparan, jujur, dan sesuai spesifikasi, demi kepentingan masyarakat luas. (Tim)

Penulis

admintajam

Berita Lainnya dari Daerah