Medan | TajamNews.co.id – Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN) di kompleks Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara diduga digunakan sebagai arena bermain sepak bola terus memantik perhatian publik. Rekaman yang sempat beredar luas di berbagai platform media sosial itu memunculkan beragam tanggapan, mulai dari kritik hingga pertanyaan mengenai pemanfaatan fasilitas negara yang seharusnya digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
Polemik tersebut turut mendapat sorotan dari kalangan generasi muda. Pendiri sekaligus Ketua Umum Komunitas Solider, Lentini Krisna Prananta Sembiring Brahmana, S.E., menilai polemik tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai isu yang viral di media sosial, melainkan momentum untuk mendorong keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan penggunaan aset negara kepada masyarakat.
Menurut Lentini, rumah dinas gubernur beserta fasilitas yang melekat di dalamnya merupakan aset negara yang memiliki fungsi representatif sekaligus pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya patut dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Rumah dinas itu semestinya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat, baik berupa forum diskusi, kegiatan sosial, pendidikan maupun agenda pemerintahan. Ketika muncul tayangan yang memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, maka pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi," ujarnya di Medan, Sabtu (27/6/2026).
Ia mengatakan, substansi persoalan bukan terletak pada aktivitas olahraga itu sendiri, melainkan pada bagaimana masyarakat memandang penggunaan fasilitas negara yang menjadi simbol pemerintahan.
"Yang dipersoalkan publik bukan olahraganya. Yang menjadi perhatian adalah kepatutan penggunaan fasilitas negara. Transparansi penting agar masyarakat memahami konteks sebenarnya dan tidak muncul penafsiran yang beragam," katanya.
Lentini menilai, pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Menurutnya, ketika sebuah tayangan telah menjadi konsumsi publik dan memunculkan polemik, maka klarifikasi resmi merupakan langkah yang paling tepat untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan.
"Semakin lama tidak ada penjelasan, semakin besar ruang bagi opini dan asumsi berkembang. Karena itu, komunikasi publik yang terbuka menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik," ucapnya.
Dalam penyampaiannya, Lentini juga melontarkan kritik bernada satir terhadap polemik yang berkembang. Menurut dia, apabila pemanfaatan rumah dinas tidak dijelaskan secara utuh kepada masyarakat, maka akan muncul berbagai persepsi yang justru dapat merugikan citra institusi pemerintahan.
"Kalau memang tidak dijelaskan kepada publik, nanti masyarakat bisa saja bertanya-tanya, apa berikutnya aula itu akan dijadikan arena tinju, balap motor atau kegiatan lain yang jauh dari fungsi utamanya. Tentu ini sindiran agar pemerintah lebih memperhatikan persepsi publik," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Aula Tengku Rizal Nurdin dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurut Lentini, ruang-ruang milik pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membangun gagasan, memperkuat partisipasi publik serta menjadi tempat lahirnya berbagai solusi terhadap persoalan pembangunan di Sumatera Utara.
"Saya justru mengajak agar aula tersebut dijadikan tempat diskusi terbuka bersama anak-anak muda. Mari berdialog mengenai pembangunan Sumatera Utara, mendengar kritik, menerima masukan dan menyampaikan gagasan secara langsung," katanya.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya apabila pemerintah bersedia menggelar forum diskusi maupun debat terbuka bersama kalangan Generasi Z mengenai arah pembangunan daerah.
"Saya siap apabila diberikan ruang berdiskusi atau debat secara terbuka dengan Bapak Gubernur mengenai visi pembangunan Sumatera Utara. Ruang seperti itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi contoh keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi generasi muda," tegasnya.
Lentini berharap polemik yang berkembang tidak berhenti sebatas perdebatan di media sosial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan fasilitas negara serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan. Ketika pemerintah bersedia memberikan penjelasan secara utuh, masyarakat juga akan memperoleh informasi yang lengkap sehingga polemik tidak berkembang menjadi berbagai asumsi yang belum tentu benar," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi mengenai video yang beredar tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Video yang menjadi perbincangan diketahui sempat diunggah melalui akun TikTok @BobbySekeluarga. Namun, setelah ramai diperbincangkan oleh warganet, unggahan tersebut tidak lagi ditemukan pada akun yang bersangkutan. Belum diketahui alasan penghapusan unggahan tersebut, dan belum ada penjelasan resmi mengenai konteks maupun waktu pengambilan video.
(RP)
