Medan | Tajamnews.co.id —
Ketimpangan anggaran di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali jadi sorotan. Data resmi menunjukkan 50 anggota DPRD Tangsel mengantongi gaji total Rp46,05 miliar per tahun. Artinya, rata-rata setiap anggota dewan menerima Rp921 juta setahun atau Rp76,7 juta per bulan.
Ironisnya, di sisi lain banyak guru honorer di Tangsel hanya mendapat honor Rp500 ribu per bulan—bahkan tak sampai 1% dari gaji bulanan seorang wakil rakyat.
Tak berhenti di situ, DPRD Tangsel masih menikmati fasilitas tambahan, mulai dari paket pakaian dinas senilai Rp393,5 juta hingga medical check-up Rp224,4 juta. Beban APBD untuk dewan jelas jauh lebih besar dari sekadar gaji pokok.
Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengecam keras ketidakadilan ini.
> “Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa menikmati Rp76 juta sebulan, sementara guru yang mencerdaskan anak-anak Tangsel hanya dibayar Rp500 ribu? Ini bentuk ketidakadilan anggaran,” tegasnya.
Gelombang kritik pun menguat. Publik mendesak Pemko Tangsel dan DPRD meninjau ulang prioritas APBD agar berpihak pada kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan, bukan sekadar menggemukkan fasilitas pejabat.
Kasus ini bukan sekadar hitung-hitungan anggaran, tetapi menyangkut nurani dan keadilan sosial. DPRD Tangsel kini dituntut membuktikan komitmennya pada rakyat dengan langkah nyata, bukan retorika.
(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)
