Simalungun - Tajamnews.co.id Dua kegiatan Rekonstruksi jalan milik Dinas PUTR Simalungun yang terletak di ruas jalan Balimbingan-Maligas Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, saat ini telah rampung dikerjakan. Dengan kondisi memprihatinkan akibat ’retakan’ yang terdapat pada beberapa titik bahu jalan, justru pencapaian hasil tersebut dianggap cenderung mempersingkat kualitas ruas jalan untuk jangka waktu panjang.
Meski tidak sesuai dengan perencanaan yang diharapkan, kerusakan tersebut justru dinilai tidak menjadi peringatan keras bagi Dinas PUTR untuk terus berbenah diri, dalam pengoptimalan penggunaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun untuk kemajuan daerah.
”Belum satu bulan selesai dikerjakan, sudah retak-retak pinggiran nya. Bagaimana pengawasan Dinas PU ini?, bagaimana pertanggung jawaban kontraktor nya?”, ungkap warga sekitar ketika ditanyai Tajam news.
Miris, meski diketahui memiliki slogan ’Infrastruktur Kokoh untuk Masa Depan Gemilang’, justru hal tersebut berbanding terbalik dengan visi misi Bupati Simalungun dalam mewujudkan simalungun baru dengan pemerintahan yang ber'akuntable dan transparan.
”Kalau hanya memberikan hasil yang rusak, untuk apa diperbaiki jalan ini?. Bupati nya gak perduli, Dinas nya apalagi. Sebenarnya ada apa ini antara Bupati, Dinas PU dan pemborong nya?”, lirih warga lain sembari mendongkol.
Berkaca dari sejumlah kesemrawutan hasil kerja yang terjadi dibeberapa kegiatan APBD Simalungun TA 2025, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanah Jawa turut serta memberikan tanggapan ketika ditanyai pendapatnya (18/11).
”Sudah sepatutnya Bupati Simalungun merestorasi kepemimpinan di Dinas PUTR Simalungun. Kami meminta agar Kadis dan PPK nya dicopot dari jabatan nya saat ini, seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan”, ungkapnya ketika disambangi disalah satu warung kopi.
”Apa yang terjadi sama Simalungun ini jika masih mempertahankan pola pembangunan seperti ini?. Apa para pejabat itu tidak sadar jika uang pembangunan ini berasal dari uang rakyat?”, ungkap nya dengan tegas.
”Anggaran millyaran seperti ini, kerusakan dimana-mana. Masa tidak diberikan tindakan tegas?, apa mereka juga yang membackingi para pemborong itu?”, tutupnya menyatakan keraguan.
Diduga merasa resah, sikap Kadis PUTR Hotbinson Damanik dan PPK nya Olim Purba, yang tidak menjawab substansi masalah tersebut ketika dikonfirmasi melalui seluler nya (22/11), justru dianggap terkesan menutup-nutupi, menunjukkan ketidaksiapan kedua nya dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Lebih lanjut, kedua kegiatan rekonstruksi dengan anggaran 6.6 M lebih tersebut, saat ini diduga sudah memasuki tahapan PHO (serah terima pekerjaan antara rekanan dan Dinas PUTR). Meski terdapat sejumlah kerusakan fatal, namun hal tersebut diduga tidak mengurungkan niat Dinas PUTR melalui Kadis dan PPK nya, untuk tetap menerima hasil kerja kerusakan tersebut.
Kejadian ini semestinya menjadi alarm serius bagi Bupati Simalungun, DR. H. Anton Achmad Saragih. Pemerintah Kabupaten tidak bisa terus membiarkan integritas dan kualitas pembangunan dikorbankan oleh pejabat yang tidak menunjukkan komitmen terhadap transparansi, mutu, dan pelayanan publik. (Tim)
